“Dalam portal BGN dan petunjuk teknis sudah jelas diatur mengenai mekanisme serta spesifikasi fasilitas dan peralatan yang digunakan. Namun berdasarkan temuan kami, masih ada beberapa hal yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan tersebut,” ujarnya, Jumat (12/6/2026).
Dugaan lainnya berkaitan dengan pengadaan peralatan dapur. Salah seorang mitra atau investor dapur yang juga meminta identitasnya dirahasiakan mengaku diarahkan untuk membeli sejumlah perlengkapan melalui yayasan.
“Katanya ini harus dari yayasan pusat beli peralatannya, terutama ompreng. Kami juga tidak begitu paham maksud yayasan pusat itu seperti apa, tapi waktu itu ada orang yang datang dan menjelaskan demikian,” ungkapnya.
Mitra tersebut juga mengaku tidak memperoleh penjelasan rinci mengenai pola kerja sama sejak awal. Ia menyebut perjanjian kerja sama baru diberikan setelah proses renovasi dapur hampir selesai.
“Kami disodorkan perjanjian kerja sama setelah dapur hampir jalan. Kami juga kaget karena ada pembagian fee yang cukup besar untuk yayasan, padahal biaya pembangunan dan pengadaan fasilitas berasal dari kami. Namun kami tidak berani menolak karena khawatir dapur tidak bisa beroperasi,” katanya.
Berdasarkan dokumen perjanjian kerja sama yang diperoleh media ini, terdapat sejumlah hal yang menurut narasumber perlu ditelusuri lebih lanjut, termasuk terkait waktu penandatanganan perjanjian dengan proses pembangunan dan verifikasi dapur SPPG.
GP berharap seluruh dugaan tersebut dapat diungkap melalui mekanisme hukum yang berlaku. Ia meyakini adanya indikasi praktik yang perlu mendapat perhatian demi menjaga integritas Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
