Ia menyebut program tersebut sebagai pionir karena menghadirkan penyelenggara pemilu secara langsung untuk memberikan pembelajaran mengenai demokrasi, politik dan pemilu kepada siswa.
“Program Kelas Demokrasi ini bukan sosialisasi, tetapi menggunakan metode pengajaran seperti pembelajaran mata pelajaran biasa, lengkap dengan modul dan kurikulum yang disusun secara sistematis,” ujar Salman.
Dengan metode tersebut, kata Salman, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai kepemiluan, tetapi juga tetap mengikuti pembelajaran reguler tanpa terganggu.
Koordinator Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Tebingtinggi, Choky Nasution, mengatakan Kelas Demokrasi dipusatkan di SMA Negeri 1 Tebingtinggi dan diikuti siswa kelas XI dari 11 kelas.
“Totalnya lebih dari 440 siswa yang menjadi peserta. Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam 33 kali pertemuan,” kata Choky.
Menurut Choky, terdapat tiga materi utama dalam program tersebut. Materi pertama berkaitan dengan orientasi demokrasi, sejarah kepemiluan dan lembaga penyelenggara pemilu. Materi kedua membahas pemilu di tengah berbagai tantangan, problematika dan harapan. Sedangkan materi ketiga berkaitan dengan kepemimpinan.
“Dalam pelaksanaannya, Bawaslu menyiapkan sembilan tutor dari unsur staf sekretariat serta tiga tutor dari unsur pimpinan Bawaslu Kota Tebingtinggi,” pungkasnya
Diketahui, kegiatan pembelajaran dimulai sejak 7 September 2026 dan ditargetkan selesai pada akhir November 2026. Saat berita ini ditulis, Kelas Demokrasi telah memasuki hari keempat pelaksanaan.
