“Persoalan ini perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan, mekanisme pengawasan dan kesiapan operasional masing-masing SPPG,” ungkapnya.
Ia menilai polemik tersebut kemudian berkembang menjadi persoalan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat. Pihaknya juga mempertanyakan keseriusan sejumlah pihak dalam menyelesaikan persoalan SPPG Kurnia.
Ia juga menyoroti Ketua Komisi I DPRD Kota Banjarbaru, Ririk Sumari Restuningtyas.
Insan menilai anggota DPRD yang memiliki fungsi pengawasan semestinya dapat memastikan persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat ditangani secara serius.
Selain itu, ia juga menyoroti keberangkatan Ririk Sumari Restuningtyas ke luar negeri untuk menjalankan ibadah umrah di tengah polemik tersebut.
“Menurut kami, kepentingan masyarakat juga harus menjadi perhatian. Kami berharap persoalan SPPG Kurnia dapat diselesaikan melalui koordinasi dan langkah yang jelas,” katanya.
Insan menegaskan pihaknya tidak mempersoalkan pelaksanaan ibadah, namun mempertanyakan prioritas dan koordinasi kelembagaan di tengah persoalan yang sedang menjadi perhatian masyarakat.
Mereka meminta pihak terkait memberikan penjelasan terbuka mengenai status relokasi SPPG Kurnia, kelengkapan dokumen lingkungan, pengelolaan limbah serta mekanisme pengawasan terhadap seluruh dapur SPPG di Banjarbaru.
Hingga berita ini disusun, keterangan dari Ketua Komisi I DPRD Kota Banjarbaru, Ririk Sumari Restuningtyas, maupun pihak SPPG Kurnia terkait sejumlah tudingan tersebut belum diperoleh. (*)
