“Kami menuntut Presiden RI segera mencopot Kapolri dan Kapolda Sumut karena tidak efektif dalam menjalankan tugas,” ujar Baginda Sagala.
Ia menambahkan, massa aksi juga menuntut agar DPRD Kabupaten Labuhanbatu menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal dan tidak merugikan masyarakat.
“DPRD harus lebih responsif terhadap permasalahan rakyat dan tidak abai terhadap amanah,” tambah Hamdani.
Tak hanya mahasiswa, masyarakat yang tergabung dalam aksi juga menyoroti persoalan peredaran narkoba dan tempat hiburan malam ilegal di Labuhanbatu yang dinilai merusak moral generasi muda.
“Kami mendesak aparat untuk memberantas narkoba dan menindak tegas tempat hiburan malam yang tak berizin,” ujar Tengku Alfan, salah satu perwakilan masyarakat.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu, Arjan Pribadi Ritonga, menyatakan akan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang telah disampaikan.
Ia langsung menginstruksikan Komisi I DPRD untuk menindaklanjuti laporan terkait tempat hiburan malam tak berizin dan pelanggaran jam operasional.
“Kami terima aspirasi ini dan akan segera menindaklanjutinya. Komisi I saya minta turun langsung ke lapangan,” ujarnya.
Aksi ditutup dengan penandatanganan dokumen aspirasi oleh perwakilan mahasiswa dan masyarakat, disaksikan langsung oleh DPRD serta aparat kepolisian. (*)
