Risman tidak membantah adanya penerimaan uang, namun ia menyebut jumlahnya sekitar Rp500 ribu dan diberikan sebagai biaya operasional tanpa adanya permintaan.
“Kalau disebut penipuan, tentu harus diuji secara hukum dengan melihat seluruh konteks dan fakta,” katanya.
Ia juga mempertanyakan kembali mencuatnya persoalan lama tersebut setelah kurun waktu yang cukup panjang. Menurutnya, hal ini membuka kemungkinan adanya kepentingan tertentu di balik pengangkatan kembali isu tersebut.
Di sisi lain, Risman menegaskan dukungannya terhadap kebebasan pers sebagai bagian dari demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar prinsip tersebut tetap diiringi dengan tanggung jawab terhadap akurasi dan keberimbangan informasi.
“Kebebasan pers harus sejalan dengan penyajian informasi yang adil dan proporsional,” ujarnya.
Risman menyatakan siap menghadapi proses hukum apabila memang terdapat bukti yang sah. Ia berharap, proses tersebut dapat berjalan secara objektif dan profesional untuk menguji fakta secara menyeluruh.
“Silakan diuji secara hukum, tapi jangan membangun opini seolah-olah semuanya sudah terbukti,” pungkasnya. (**)
