“Siapapun pelakunya, baik pelaku lapangan maupun pihak lain yang terlibat, harus diungkap secara terang benderang dan diproses hukum secara adil,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kemungkinan penanganan kasus ini melalui peradilan militer jika pelaku berasal dari institusi TNI. Menurutnya, mekanisme tersebut berpotensi tidak memberikan rasa keadilan yang maksimal.
“Kasus ini seharusnya diproses melalui peradilan umum karena merupakan tindak pidana murni. Selama ini, peradilan militer kerap dinilai memberikan hukuman yang lebih ringan,” katanya.
Lebih lanjut, Dinda menekankan pentingnya pengungkapan tidak hanya terhadap pelaku di lapangan, tetapi juga pihak yang diduga sebagai aktor intelektual di balik penyerangan tersebut.
“Masyarakat perlu mengetahui motif sebenarnya, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang berada di balik aksi ini. Kami meyakini kasus ini tidak semata-mata bermotif pribadi,” pungkasnya.
Ia berharap aparat penegak hukum dapat mengusut tuntas kasus ini secara transparan dan akuntabel demi menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum serta perlindungan terhadap aktivis HAM di Indonesia. (*)
