Jakarta (Freedoom.id)
Dalam rangka memperkuat sistem keamanan laut nasional, Direktorat Hukum Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Ditkum Bakamla RI) menggelar Forum Group Discussion (FGD) Keamanan Laut di Hotel Novotel Jakarta Gajah Mada, Jakarta, 13–15 Agustus 2025.
Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun masukan dari para pakar hukum nasional, akademisi, dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut (RUU Kamla).
Mewakili Deputi Informasi, Hukum, dan Kerja Sama Bakamla RI, Laksda Bakamla ILI Dasili SE, Direktur Hukum Bakamla RI Laksma Bakamla Fenny Akwan SH MH, menyampaikan sambutan pembuka.
Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya Indonesia memiliki sistem keamanan laut yang menyeluruh dan terintegrasi.
“Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia membutuhkan sistem keamanan laut yang tangguh untuk mencegah dan menindak pelanggaran di wilayah perairan, sekaligus menjamin keselamatan pengguna laut. Untuk itu, diperlukan pandangan yang sama dari seluruh pemangku kepentingan agar RUU Keamanan Laut dapat segera masuk ke dalam Prolegnas,” ujarnya.
Berbagai isu strategis dibahas dalam forum ini, di antaranya persoalan multi kewenangan antar instansi di laut, keterbatasan anggaran patroli, perlunya kepastian hukum bagi pengguna laut, serta pentingnya keberadaan coast guard sebagai institusi utama dalam penegakan hukum dan keselamatan laut.
Diskusi juga menyoroti pentingnya integrasi kelembagaan keamanan laut dengan sistem pertahanan negara, dengan merujuk pada praktik terbaik dari negara-negara lain.
