Melalui FGD ini, Bakamla RI berharap dapat merumuskan konsep sistem keamanan laut nasional yang komprehensif.
Konsep tersebut akan menjadi bagian penting dalam penyusunan RUU Keamanan Laut yang diharapkan segera masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Kegiatan FGD dilaksanakan secara hybrid dan diikuti oleh perwakilan kementerian/lembaga terkait, TNI, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang hukum laut.
Turut hadir, narasumber dari berbagai institusi strategis dan kalangan akademisi, antara lain,
Brigjen TNI Dr Nurwahyu Widodo SE, MA (Kementerian Pertahanan), Andreas Aditya Salim SH LLM (Indonesia Ocean Justice Initiative), Prof Arie Afriansyah SH MIL PhD (Fakultas Hukum Universitas Indonesia), Prof Dhiana Puspitawati SH LLM PhD (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya), Dr Agustina Merdekawati SH LLM, (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada), Rahendro Jati SH MM (Badan Pembinaan Hukum Nasional) dan Aisyah Lailiyah SH MM, (Ditjen Peraturan Perundang-undangan, Kemenkumham), serta Marsma TNI Dr Bonan DO Siagian SE MSi (Badan Intelijen Strategis TNI). (*)
