6. Dukungan agar Ditjen AHU membuat kebijakan yang memperkuat peran koordinatif Kanwil Kemenkumham dengan pemerintah daerah.
Diharapkan, dengan kolaborasi kuat antara DPR RI, pemerintah pusat dan daerah, pelayanan AHU di Sumatera Barat dapat berjalan lebih berkeadilan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (*)
