Selain itu, pemerintah juga akan melakukan kajian teknis lanjutan, termasuk meninjau kesesuaian usaha dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta kondisi lingkungan sekitar.
Salah seorang warga terdampak, Andry Pratama Hasibuan, mengapresiasi keputusan pemerintah yang menghentikan sementara aktivitas usaha tersebut.
“Kami berterima kasih kepada Camat Seibamban dan dinas terkait yang telah mengambil keputusan untuk menutup sementara usaha arang batok yang selama ini mengganggu kesehatan dan mencemari udara yang kami hirup setiap hari,” ungkapnya.
Sementara itu, salah satu pelaku usaha, Adesis, menyatakan pihaknya menerima hasil kesepakatan tersebut dan berkomitmen untuk memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan.
“Kami sebagai pengusaha memang wajib mengikuti aturan. Kami juga bertanggung jawab untuk menjaga usaha agar tidak menimbulkan dampak berlebihan. Kami menunggu hasil kajian dari bidang kesehatan, apakah benar gangguan yang terjadi disebabkan asap usaha kami atau ada faktor lain,” katanya.
Sebelumnya, warga Desa Pon, Kecamatan Seibamban, mengeluhkan pencemaran lingkungan akibat asap yang diduga berasal dari pembakaran batok kelapa yang dinilai mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar. (*)
