Lebih lanjut, Edi menyesalkan sikap Wali Kota yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat kecil dan para pekerja honorer.
Ia menilai tindakan pemecatan tersebut justru memperparah kondisi ekonomi warga di tengah sulitnya lapangan pekerjaan di Kota Sibolga.
“Bayangkan, sekarang ini mencari pekerjaan sangat sulit. Banyak dari kami yang menggantungkan hidup dari pekerjaan sebagai honorer. Jika dipecat tanpa alasan jelas, lantas ke mana kami harus pergi untuk menghidupi keluarga?” ujarnya.
Edi menyerukan agar para tenaga honorer yang menjadi korban pemecatan semena-mena agar bersatu menuntut keadilan dan menyampaikan aspirasi mereka ke DPRD Kota Sibolga.
“Kita tidak boleh diam. Kita harus bersatu, membawa persoalan ini ke PTUN dan ke DPRD agar mendapat perhatian. Wali Kota harus bertanggung jawab dan tidak boleh membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyatnya,” tandasnya. (**)
