Padang (Freedoom.id )
Komisi 13 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), melakukan kunjungan spesifik ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Barat (Sumbar), Jumat (12/9/2025).
Kunjungan dilakukan dalam rangka pengawasan serta pendalaman pelaksanaan pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) dan penegakan hukum di Provinsi Sumbar.
Ketua Tim Kunjungan Kerja, Sugiat Santoso dari Partai Gerindra, menegaskan agenda kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap pelayanan dan penegakan hukum di bidang AHU.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Kanwil Kemenkumham Sumbar, Ronald Lumbuun, menyampaikan harapannya agar dukungan legislatif dapat memperkuat kelembagaan dan kapasitas Kemenkumham di daerah.
Senada dengan itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Sumbar, Alpius Sarumaha, memaparkan sejumlah pencapaian dan tantangan yang dihadapi.
“Saat ini, terdapat 16 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi yang menjalankan layanan bantuan hukum dengan dana APBN. Selain itu, 13 kabupaten/kota telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Bankum, dan 403 Pos Bantuan Hukum (Posbanum) tersebar di desa, kelurahan, dan nagari di Sumbar,” ujarnya
