41. RUU tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan (Baleg)
42. RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim (DPR: anggota/DPD)
43. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (DPR:anggota)
44. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat (DPR: anggota/DPD)
45. RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (DPR anggota/DPD)
46. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (DPR: anggota)
47. RUU tentang Komoditas Khas (DPR: anggota)
48. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (DPR: anggota)
49. RUU tentang Bank Makanan (DPR: anggota)
50. RUU tentang Hukum Acara Perdata (pemerintah)
51. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika (Pemerintah-luncuran Prioritas 2025)
52. RUU tentang Hukum Perdata Internasional (Pemerintah-Luncuran Prioritas 2025)
53. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Pemerintah-luncuran prioritas 2025)
54. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (Pemerintah-luncuran prioritas 2025)
55. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Pemerintah-lumcuran prioritas 2025)
56. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik (Pemerintah-luncuran prioritas 2025)
57. RUU tentang Pelaksanaan Pidana Mati (RUU tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati) (pemerintah-luncuran prioritas 2025)
58. RUU tentang Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah (pemerintah-luncuran- prioritas 2025)
