Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah untuk memperkuat edukasi pencegahan kekerasan seksual, layanan pemulihan korban, pendampingan hukum, hingga perlindungan psikologis anak.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada pola kerja seremonial yang dinilai jauh dari rasa aman masyarakat.
“Jangan sampai pemerintah terlihat lebih sibuk menjaga citra birokrasi dibanding menjaga keselamatan anak-anak. Karena yang sedang dipertaruhkan hari ini bukan sekadar laporan kegiatan, tetapi masa depan korban kekerasan seksual,” katanya.
Lebih lanjut, Sopia menegaskan bahwa kritik yang disampaikan KOHATI BADKO HMI Kaltim-Kaltara merupakan bentuk tanggung jawab moral dan kontrol sosial agar pemerintah tidak kehilangan fokus terhadap persoalan yang lebih mendesak.
“Kalau hari ini publik marah, itu karena masyarakat melihat ada ketimpangan antara besarnya ancaman kekerasan seksual dengan sensitivitas kebijakan yang ditunjukkan pemerintah. Kritik ini lahir karena masyarakat peduli, bukan karena ingin mencari sensasi politik,” tegasnya.
Ia menambahkan, negara tidak boleh hadir hanya saat memberikan klarifikasi, tetapi harus hadir secara nyata ketika perempuan dan anak menjadi korban kekerasan.
“Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak membutuhkan polemik birokrasi. Mereka membutuhkan perlindungan, keberpihakan, dan keberanian pemerintah untuk menjadikan keselamatan mereka sebagai prioritas yang tidak bisa ditawar,” pungkasnya. (**)
