Freedoom.id – Sekretaris Umum Korps HMI Wati (Kohati) Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalimantan Timur-Kalimantan Utara, Sopia, menegaskan bahwa klarifikasi DPPKBP3A Kabupaten Berau terkait anggaran belanja souvenir dinilai tidak menjawab inti persoalan yang sedang dipertanyakan publik, yakni lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap isu perlindungan perempuan dan anak di tengah meningkatnya kasus kekerasan seksual.
Menurut Sopia, publik tidak sedang memperdebatkan istilah “souvenir” atau “paket sembako”, melainkan mempertanyakan kepekaan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas anggaran saat masyarakat dihadapkan pada situasi darurat kekerasan seksual terhadap anak.
“Substansi kritik masyarakat bukan soal mengganti nama belanja. Yang dipersoalkan adalah kepekaan moral dan keberanian pemerintah menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama, bukan justru sibuk membenarkan administrasi anggaran,” tegasnya kepada freedoom.id, Senin (25/5/2026).
Baca juga: 59 Tahun KAHMI: Menyongsong Indonesia Maju atau Terjebak dalam Siklus Kekuasaan?
Ia menilai, klarifikasi yang disampaikan pemerintah menunjukkan cara pandang birokrasi yang terlalu administratif dan gagal menangkap keresahan publik yang sebenarnya.
“Ketika kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat, termasuk yang menimpa anak disabilitas, masyarakat tidak membutuhkan penjelasan teknis anggaran semata. Masyarakat ingin melihat keberpihakan yang nyata, langkah yang konkret, dan keseriusan pemerintah melindungi anak-anak,” katanya.
