Tidak adanya perkembangan yang diketahui P3M setelah laporan dan audiensi juga membuat organisasi tersebut mempertanyakan independensi proses pengawasan.
Agha menegaskan, P3M belum menuduh adanya permainan atau konflik kepentingan sebagai sebuah fakta. Namun, menurutnya, dugaan tersebut perlu dijawab melalui keterbukaan dan tindakan konkret dari instansi terkait.
“Kami tidak ingin berspekulasi bahwa ada permainan mata antara perusahaan dengan oknum pemerintah. Tetapi jangan salahkan masyarakat jika muncul dugaan seperti itu ketika laporan sudah disampaikan, bukti sudah diberikan, audiensi sudah dilakukan, bahkan pihak pemerintah disebut telah menemukan indikasi penyimpangan, tetapi setelah itu tidak ada kejelasan tindak lanjut,” ujarnya.
Menurut Agha, keterbukaan proses pemeriksaan menjadi cara paling sederhana untuk menjawab berbagai pertanyaan yang muncul di masyarakat.
P3M meminta Pengawas Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran terhadap ketentuan pemagangan maupun ketenagakerjaan.
Pemeriksaan tersebut, menurut P3M, diperlukan untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran administratif, perdata maupun ketenagakerjaan, sekaligus memastikan pihak yang harus bertanggung jawab apabila dugaan tersebut terbukti.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari pihak PT Pampas Electric maupun LPK PT Mukti Sari Persada mengenai seluruh dugaan yang disampaikan P3M. (*)
