Masyarakat, katanya, tidak lagi puas dengan janji-janji pembangunan yang bersifat simbolik, melainkan menuntut capaian konkret yang terukur, terutama dalam konteks pemulihan ekonomi pasca pandemi, peningkatan kualitas pendidikan, dan penegakan hukum yang adil.
“Pemerintahan Presiden Prabowo dihadapkan pada ekspektasi tinggi, sekaligus ujian kredibilitas. Oleh karena itu, Presiden membutuhkan para menteri yang tidak hanya loyal secara politik, tetapi juga memiliki kapasitas eksekusi yang kuat dan orientasi kebijakan yang progresif,” katanya.
Ia juga menekankan, reshuffle ini merupakan penegasan identitas politik dari pemerintahan Prabowo-Gibran yang tidak hanya “melanjutkan” kebijakan masa lalu secara pasif, melainkan melakukan reorientasi yang lebih tajam dan berpijak pada realitas kontemporer bangsa.
“Langkah ini menandai bahwa pemerintahan hari ini tidak lagi sekadar menjadi kelanjutan dari periode sebelumnya, melainkan telah membangun narasi dan arah sendiri. Ini penting agar transformasi tidak hanya bersifat kosmetik, tetapi substansial,” tambah Abrizal.
Baca juga: Hanya Laskar Cinta Jokowi yang Desak Prabowo Mundur, Mayoritas Demonstran Fokus Tolak Tunjangan DPR
Menutup pernyataannya, Abrizal menegaskan bahwa DEEP Sumatera Utara mendukung setiap langkah strategis yang ditempuh Presiden selama tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
Ia juga mendorong agar evaluasi terhadap kinerja menteri dilakukan secara berkala dan berbasis pada indikator objektif.
