Medan (Freedoom.id)
Problematika guru sepertinya belum menemukan titik terangnya hingga saat ini. Penyelesaian problematika guru tidak bisa dilakukan secara parsial.
Proses seleksi calon guru, pembenahan kualifikasi dan kompentensi calon guru, serta rekrutmen dan distribusi guru adalah satu rangkaian yang harus dituntaskan secara komprehensif.
Disamping itu, isu kesejahteraan guru juga harus memilki titik temu. Kualitas guru berbanding lurus dengan kualitas siswa. Oleh karena itu, jalan panjang problematika guru ini harus segera berujung.
Transformasi rekrutmen calon guru sebaiknya segera dilakukan demi melahirkan guru berkualitas.
Tata kelola rekrumen guru perlu diperkuat lagi dengan regulasi yang relevan. Perbedaan status guru akibat dari skema rekrutmen yang berbeda sebaiknya mempunyai satu simpul.
Perbedaan status guru dikhawatirkan memunculkan persepsi negatif, guru mempunyai kasta di sekolah yang sama. Guru PNS dipersepsikan sebagai kasta pertama, guru PPPK dipersepsikan sebagai kasta kedua, dan guru honorer atau kontrak dianggap sebagai kasta paling rendah. Padahal, semua guru, baik berstatus PNS, PPPK, maupun honorer mempunyai tugas dan kewajiban sama mencerdaskan anak bangsa.
Kesejahteraan guru merupakan isu paling besar muncul di permukaan. Guru honorer yang belum terkonversi menjadi guru PNS atau guru PPPK masih menerima gaji kurang layak.
Problematika kesejahteraan guru ini tidak hanya terjadi di sekolah negeri, tapi juga di lingkungan sekolah swasta. Banyak guru yang mengajar di sekolah swasta merasakan ketidakadilan.
