Freedoom.id – Hari Pendidikan Nasional seharusnya tidak berhenti sebagai seremoni tahunan. Ia mesti menjadi momentum refleksi jujur atas kondisi pendidikan kita hari ini. Dan bila dilihat apa adanya, realitas tersebut masih jauh dari kata baik.
Pertama, pada aspek jenjang pendidikan. Dari PAUD hingga perguruan tinggi, ekosistem pendidikan Indonesia masih rapuh. Kualitas pembelajaran di berbagai daerah belum merata, akses pendidikan tinggi semakin mahal, sementara relevansi kurikulum vokasi terhadap kebutuhan dunia kerja kerap berhenti pada tataran slogan.
Kedua, persoalan guru. Guru honorer yang selama ini menopang sistem pendidikan justru berada dalam kondisi yang memprihatinkan.
Dengan insentif sekitar Rp400.000 per bulan, mereka bekerja jauh di bawah standar kelayakan hidup.
Di saat yang sama, proses sertifikasi yang panjang dan berbelit, serta beban administrasi yang berlebihan, membuat energi guru tersedot pada urusan birokrasi, bukan pada peningkatan kualitas pembelajaran.
Ketiga, soal kurikulum. Indonesia menjadi salah satu negara dengan frekuensi pergantian kurikulum yang tinggi.
Persoalannya bukan semata pada dokumen kebijakan, melainkan pada jurang antara teks dan praktik di ruang kelas.
Dari lebih dari 3 juta guru aktif, hanya sekitar 4% yang mendapatkan pelatihan kurikulum baru pada 2026. Sisanya mengajar dengan pemahaman yang tidak seragam dan minim pendampingan.
Keempat dan ini yang paling krusial adalah alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN.
Pada APBN 2026, pemerintah mengklaim telah memenuhi mandat konstitusi dengan total Rp769 triliun.
