Proses ini sangat diperlukan agar proses penyaringan berjalan ketat. Dampak positifnya, tidak ditemukan lagi calon guru yang linglung karena salah pilih jurusan, mengikuti ajakan teman, memenuhi kemauan orang tua, atau menjadikan LPTK sebagai opsi cadangannya.
Langkap ketiga, mengkaji ulang teknis program sertifikasi pendidik bagi calon guru. Program ini menyisakan berbagai masalah.
Pada kategori PPG Prajabatan membuka peluang bagi semua lulusan perguruan tinggi menjadi guru baik lulusan pendidikan maupun lulusan nonpendidikan.
Padahal, sejatinya guru itu harusnya sudah disiapkan jauh hari. Calon guru yang telah direkrut di LPTK itulah seharusnya yang memenuhi syarat melanjutkan program PPG Prajabatan.
LPTK juga dapat mencontoh program penyiapan calon guru dari negara lain, seperti perguruan tinggi di Australia yang menjalankan program incourse, sarjana yang terintegrasi dengan pendidikan profesi guru sehingga calon guru yang dihasilkan LPTK siap pakai dan didistribusikan.
Perbaikan Skema Rekrutmen Guru
Pola rekrutmen guru di negeri ini memang cukup panjang, Jika dirunut ke belakang masalah ini muncul mengikuti dampak dari beberapa kebijakan atau peristiwa yang ada.
Menumpuknya guru honorer di sekolah pemerintah dan tidak terdistribusi merata terdampak dari peristiwa moratorium penerimaan CPNS yang pernah terjadi pada zaman pemerintahan SBY tahun 2011 hingga tahun 2012. Dan terjadi lagi pada zaman pemerintahan Jokowi tahun 2015.
Disamping itu, pelarangan pemerintah daerah merekrut guru honorer membuat tata kelola rekrutmen guru honorer tidak terarah.
