Akibat dari peristiwa dan kebijakan tersebut, sekolah kekurangan guru dan harus merekrut guru honorer tanpa ada prosedur yang baku. Ini seakan membentuk lopehole baru di daerah.
Lopehole ini menjadi celah sehingga terisi dengan praktek relasi – kuasa, pemenuhan janji politik, serta guru honorer siluman. Seperti bom waktu jumlah guru honorer menggunung sehingga membuat pemerintah agak kewalahan.
Tumpukan ini terus berkembang dari masa ke masa. Kebijkan pemerintah menutup pintu penerimaan guru honorer merupakan langkah revolusioner.
Akan tetapi, pemerintah jangan terlena oleh waktu. Guru honorer (memenuhi syarat), tapi tidak terkonversi menjadi guru PPPK pada tahap I dan II tahun 2024 ini harus terakomodir.
Lulusan PPG Prajabatan yang sudah cukup banyak juga harus diakomodir. Jangan sampai guru honorer masih menumpuk dan lulusan PPG Prajabatan terus bertambah tanpa ada penyelesaian.
Akibatnya, bom waktu masalah terjadi lagi. Pola rekrutmen guru harus segera diperbarui dan dijalankan sehingga masalah guru terurai tahapan demi tahapan.
Kesejahteraan Guru
Baru – baru ini pernyataan salah – satu anggota Komisi X DPR RI, “gaji guru standarnya harus Rp 25 juta per bulan. Ini akan ideal di Indonesia, dan minat menjadi guru akan meningkat” (8/5/2025) yang dimuat di laman website DPR RI mengundang pro dan kontra di masyarakat. Pernyataan ini meriuhkan ruang sosial media dan ruang nyata. Itu pertanda kesejahteraan guru masih menjadi problematika besar.
Sampai saat ini kesejahteraan guru menjadi sorotan paling besar dari kalangan akademisi dan praktisi.
