Jakarta (Freedoom.id)
Demonstrasi di jalan-jalan kota besar Indonesia kembali menggema, menggugah ingatan tentang hakikat hubungan antara pemerintah, negara, dan rakyat.
Di tengah hiruk-pikuk tuntutan yang meliputi isu ekonomi, keadilan sosial, dan kebijakan publik, muncul satu pertanyaan mendasar yang kembali mengemuka, Siapakah sebenarnya pemilik negara ini?
Apakah rakyat yang sejatinya berhak memiliki negara, ataukah segelintir penguasa yang duduk di kursi-kursi megah kekuasaan?
Baca juga: Tragedi Affan Kurniawan, Lonceng Peringatan untuk Demokrasi
Indonesia, yang dilahirkan dengan janji “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat,” sering kali menghadapi kenyataan pahit di mana janji tersebut retak, dan negara tampak menjauh dari rakyat. Pemerintah, meski berdiri di atas prinsip demokrasi, sering kali dianggap lebih mendekati menara gading, terputus dari hiruk-pikuk realitas kehidupan rakyat.
Dalam banyak hal, demonstrasi yang berlangsung bukan hanya soal masalah teknis, seperti harga kebutuhan pokok atau keadilan ekonomi. Lebih dari itu, protes ini mencerminkan kerinduan rakyat untuk diakui sebagai subjek, bukan hanya sebagai objek kebijakan.
Rakyat ingin diperlakukan dengan martabat, sebagai individu dengan wajah, nama, dan kisah masing-masing, bukan sekadar angka atau statistik yang tak berwajah.
Sejarah membuktikan bahwa setiap gerakan rakyat selalu dihadapkan pada upaya-upaya untuk menanggulangi, bahkan membungkam suara mereka.
Kata “stabilitas” sering kali dijadikan tameng untuk meredam aspirasi rakyat, seolah-olah stabilitas adalah tujuan utama, bukan sekadar sarana untuk mencapai kesejahteraan. Namun, tanpa keadilan yang sejati, stabilitas tersebut menjadi kosong, hanya permukaan yang tenang namun menyimpan ketegangan di bawahnya.
