Jalan ke Depan, Reformasi dan Empati
Lalu, apa yang bisa dilakukan untuk mengurai benang kusut ini? Kritik terhadap DPR dan Polri harus dilihat sebagai kesempatan untuk perbaikan, bukan sebagai serangan.
Untuk DPR, sudah saatnya bagi para anggota dewan untuk berhenti bersembunyi di balik pagar Senayan.
Mereka harus membuka pintu dialog, memperbaiki komunikasi publik, dan secara serius menindaklanjuti tuntutan yang relevan dengan kebutuhan rakyat, seperti pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi.
Anggota DPR yang dianggap memicu kemarahan publik juga harus diberikan sanksi yang tegas oleh pimpinan partai dan lembaga.
Untuk Polri, diperlukan sebuah reformasi yang fundamental dan menyeluruh. Peristiwa tragis seperti kematian Affan tidak boleh lagi terjadi.
Pemerintah harus segera membentuk tim independen untuk menginvestigasi insiden kekerasan tersebut dan memproses hukum pelakunya secara transparan. Institusi kepolisian harus dipaksa untuk berubah menjadi lembaga yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis, sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis.
Menariknya, dalam kerusuhan tersebut, peran TNI (Marinir & Kostrad) yang berupaya menenangkan dan bernegosiasi dengan massa menunjukkan bahwa pendekatan non-represif adalah mungkin dan efektif.
Krisis kepercayaan ini adalah tantangan serius bagi masa depan demokrasi di Indonesia. Jika pemerintah dan lembaga negara gagal merespons dengan bijak dan bertindak nyata, risiko anarkisme dan pelemahan legitimasi negara akan terus mengintai.
