Kekecewaan Terhadap Pemerintah Pusat
Namun, pada awal 1950-an, pemerintah pusat menghapus status Aceh sebagai daerah istimewa dan menggabungkannya ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Jabatan gubernur militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo yang dipegang oleh T.M. Daud Beureueh pun dibekukan.
Keputusan ini memicu kekecewaan mendalam di kalangan masyarakat Aceh. Akibatnya, Daud Beureueh memproklamasikan Aceh sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia di bawah komando Kartosuwiryo (DI/TII) pada tahun 1953.
Hasan Tiro, yang saat itu masih di luar negeri, mulai menunjukkan perubahan sikap drastis. Ia marah ketika mendengar kabar pembantaian terhadap warga sipil Aceh oleh TNI pada Februari 1954, yang menewaskan 99 orang termasuk perempuan dan anak-anak. Tragedi ini dipicu oleh terbunuhnya 12 tentara oleh kelompok DI/TII. Hasan Tiro menyebut insiden tersebut sebagai upaya genosida dan menyampaikan surat terbuka kepada pemerintah Indonesia yang dipublikasikan oleh New York Times, Tempo, Indonesia Raya, dan Abadi.
Ia menuding pemerintahan Ali Sastroamidjojo telah menyeret bangsa Indonesia ke jurang kehancuran politik dan ekonomi. Pemerintah Indonesia memintanya kembali untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya, namun Hasan Tiro menolak dan mendaftarkan dirinya sebagai Duta Besar Negara Islam Indonesia di PBB.
Kritik Hasan Tiro terhadap Demokrasi
Pada tahun 1958, Hasan Tiro menulis buku “Demokrasi untuk Indonesia”. Dalam buku ini, ia menyebut demokrasi ala Barat sebagai alat dominasi elite yang tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia. Ia mengkritik demokrasi yang menjadikan rakyat hanya sebagai objek pembangunan, bukan subjek. Ia mendukung konsep Demokrasi Pancasila, yang dinilainya lebih sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa dan berpotensi menghadirkan keadilan sosial.
